KONTROVERSI RAKYAT – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebutkan penerapan aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Penerapan aplikasi tersebut mulai diperkenalkan saat kegiatan di Kota Metro sebagai bagian dari upaya memonitor pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.
“Kami terus memberikan penguatan tata kelola dan pengawasan keuangan desa melalui penerapan aplikasi Jaga Desa yang terintegrasi dengan sistem keuangan desa. Melalui integrasi dengan sistem keuangan desa (Siskeudes), data laporan keuangan yang sebelumnya berupa angka dapat terhubung langsung dengan aplikasi Jaga Desa, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi oleh aparat penegak hukum,” ungkap Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, beberapa waktu lalu ini.
Beliau menerangkan dengan sistem tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) bersama Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dapat memonitor secara langsung apakah laporan pertanggungjawaban keuangan desa telah disusun dan dilaksanakan secara benar.
“Harapannya dengan adanya aplikasi Jaga Desa ini, Kajari dan Kasi Intel bisa memonitor apakah pertanggungjawaban keuangan desa benar atau tidak, sehingga tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik,” jelasnya.
Apabila pelaporan dan pengelolaan keuangan desa, lanjutnya, di tingkat desa berjalan tertib, maka proses administrasi dan pengawasan di tingkat pusat juga akan lebih lancar. Program Jaga Desa juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dengan visi pemerintahan yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Namun begitu, tambahnya, program tersebut sebenarnya telah berjalan cukup lama sebelum adanya Asacita Presiden. Pengawasan desa telah dilakukan, namun belum menggunakan sistem aplikasi digital seperti saat ini.
“Baru pada masa pemerintahan sekarang, sistem pengawasan tersebut diperbarui dengan penggunaan aplikasi digital agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif,” tukasnya. ***
