MEDIA KONTROVERSI RAKYAT – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung Cristian Julianto Budiman mengapresiasi, kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam memperbarui data sosial masyarakat. Bahkan, upaya tersebut mendapat pengakuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia karena dinilai aktif dalam pelaporan dan pembaruan data.
Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. dirinya menekankan pentingnya peningkatan kualitas data agar tingkat kesalahan (margin error) semakin kecil dan mendekati kondisi riil di lapangan.
“Harapannya, dengan data yang semakin akurat, warga Kota Bandung di desil 1 sampai 5 bisa lebih tepat sasaran dalam menerima bantuan, termasuk program BPJS PBI dari pemerintah pusat,” harap Cristian, Kamis (23/04/2026).
Beliau juga menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kepesertaan BPJS yang tiba-tiba tidak aktif. Temuan tersebut didapat saat kegiatan reses, di mana banyak warga mengaku kebingungan karena sebelumnya bisa berobat, namun mendadak tidak lagi terdaftar aktif.
“Ini jadi perhatian serius. Sinkronisasi dan pembaruan data harus terus dilakukan agar kasus seperti ini bisa diminimalisir.”
Cristian menyatakan bahwa angka kemiskinan di Kota Bandung sebenarnya menunjukkan tren penurunan. Namun, persoalan utama yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah tingginya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin.
“Masalahnya bukan hanya jumlah warga miskin, tapi rasio kesenjangannya masih lebar. Ini yang harus ditekan,” terangnya.
Dirinya menilai kelompok yang paling terdampak adalah kelas menengah. Pasalnya, kelompok ini tidak masuk kategori penerima bantuan, namun juga belum sepenuhnya mapan secara ekonomi.
“Kelompok menengah ini sering terjepit. Tidak dapat bantuan, tapi juga belum sejahtera. Ini yang perlu mendapat perhatian kebijakan,” jelasnya.
Untuk itu, dia mendorong Pemkot Bandung memperluas akses perizinan dan permodalan, khususnya bagi pelaku UMKM dari kalangan kelas menengah. Salah satunya melalui optimalisasi peran bank milik daerah.
“Bandung punya BPR, ini bisa dimaksimalkan untuk membantu akses kredit yang lebih mudah, tentu tetap mengikuti aturan perbankan,” ucapnya.
Selain itu, Cristian menegaskan, kemudahan akses usaha dan permodalan menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kelas menengah, sehingga kesenjangan ekonomi bisa ditekan secara bertahap.
“Kalau kelas menengahnya naik, daya beli meningkat, ekonomi juga ikut bergerak. Ini yang harus didorong,” tukas Cristian.    (Advertorial)Â
