KONTROVERSI RAKYAT – Kebijakan work from home atau WFH setiap hari Jumat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menuai perhatian serius dari DPRD.
Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, menegaskan bahwa aturan tersebut tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
Ia menilai, penerapan WFH harus dipahami secara tepat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan dianggap sebagai waktu untuk bersantai.
Fokus utama kebijakan ini, menurutnya, tetap pada keberlangsungan layanan kepada masyarakat.
“Terpenting pelayanan publik jangan sampai terganggu atau menurun hanya karena ada WFH setiap Jumat,” ujar Asep, Kamis (02/04/2026) waktu itu.
Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini mencakup ASN di lingkungan Pemkot dan DPRD Kota Bandung. Meski demikian, tidak semua pegawai dapat bekerja dari rumah.
ASN yang bertugas langsung melayani masyarakat tetap diwajibkan hadir di kantor.
Asep menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dari masing-masing pimpinan agar tidak terjadi kekosongan pelayanan di lapangan.
“Harus ada pengaturan yang jelas. Pimpinan dan pegawai yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tentu tetap harus masuk,” imbuhnya.
Dirinya mengingatkan bahwa sistem kerja dari rumah tidak mengurangi tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugasnya secara profesional.
“WFH itu bekerja dari rumah, bukan untuk liburan.”
Menurut Asep, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh dampaknya terhadap masyarakat. Jika kualitas layanan tetap terjaga, maka WFH bisa dianggap berjalan efektif. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan hal tersebut.
“Indikatornya sederhana, apakah pelayanan berubah atau tidak. Itu yang akan terus kami evaluasi. Pimpinan juga harus memastikan pegawai tetap siap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan,” jelasnya.
Selain menyoroti soal kinerja, Asep mendorong ASN dan anggota dewan memanfaatkan Jumat sebagai momentum mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dengan bersepeda atau menggunakan transportasi umum. (Advertorial)
